Pandangan Pribadi Tentang POLISI

Ada sebuah slogan yang cukup familiar bagi kita semua, experience is a good teacher. Memang, pengalaman adalah sesuatu yang dapat membentuk pandangan seseorang tentang sesuatu. Seperti seorang guru yang memberikan bimbingan dalam praktek biologi, fisika atau kimia, pengalaman juga memberikan ‘pengajaran’ kepada kita tentang sesuatu yang pernah kita ketahui dari ‘teori-teori’ atau ‘rumus-rumus’ tentang segala sesuatu. Pengalaman bisa menjadi sebuah pengetahuan baru, bisa juga sebagai penguat apa yang telah kita ketahui sebelumnya. Hal yang lebih penting adalah bagaimana pengalaman dapat menjadi pembentuk pribadi seseorang jika terjadi secara intens dan membekas dalam benak. Hal tersebut bisa kita lihat dari bagaimana seseorang yang mendapatkan perlakuan seks menyimpang pada masa kecil, misalnya, akan membentuk kepribadian di masa dewasanya. Begitu juga dengan seseorang yang mendapat tindak kekerasan dari orang lain pada masa kecilnya. Orang-orang tersebut akan cenderung mengulangi perbuatan yang telah menimpa mereka pada masa kecil kepada orang lain di masa dewasanya.

            Dalam tataran yang lebih kecil, pengalaman akan membentuk sebuah pandangan seseorang tentang sesuatu. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin membagi pengalaman-pengalamannya yang telah membentuk pandangannya tentang petugas kepolisian atau singkatnya ‘polisi’. Tidak berusaha mendeskreditkan pihak kepolisian sebagai pihak terpojok. Penulisan ini mungkin didorong oleh dikeluarkannya sebuah survey terkait tingkat tindak korupsi di beberapa badan pemerintah termasuk kepolisian yang menjadi peringkat pertama dalam survey tersebut. Tidak berusaha memberikan pandangan yang lebih negatif tentang polisi, namun pengalaman pribadi penulis dengan polisi hampir semuanya adalah pengalaman negatif yang sekarang membentuk pandangan penulis tentang kepolisian. Walaupun sudah banyak slogan-slogan yang dicantumkan di spanduk, banner, atau iklan layanan masyarakat yang menampilkan ‘positivitas’ dari kepolisian, tetap saja, pengalaman akan menjadi ‘guru’ yang paling membekas dalam pandangan penulis.  

            Penulis pernah beberapa kali berinteraksi dengan polisi di beberapa kesempatan baik ketika terkena razia kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, ketika mengurus surat-surat atau berinteraksi langsung dengan petugas polisi yang kebetulan kenal. Mungkin hampir setiap orang memiliki pengalaman tersendiri dengan petugas kepolisian, terutama pengendara kendaraan bermotor baik di jalanan atau di pusat pelayanan surat-surat kendaraan bermotor. Penulis agak kebingungan untuk memulai dari mana, mungkin saking banyaknya cerita yang mau dibagi kepada pembaca.

            Pengalaman pertama saya berinteraksi dengan polisi terjadi terutama ketika penulis mengurus pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polda Metro Jaya di sekitar daerah Daan Mogot, Jakarta Barat. Sebelumnya, penulis sudah sering mendengar cerita dari teman-teman yang juga pernah mengurus SIM misalnya tentang sejumlah uang yang harus kita keluarkan untuk memuluskan proses pembuatan SIM, atau tentang tes-tes baik tertulis maupun praktik yang hanya menjadi formalitas belaka. Hal ini semakin terbukti dari adanya beberapa perbandingan dari cerita-cerita tersebut yang berbeda antara orang-orang yang memberikan uang tambahan dan orang-orang yang membayar sesuai dengan ketentuan yang resmi berlaku. Biasanya, yang membayar sesuai ketentuan akan gagal di tingkat tes tertulis, yang memang kalau dipikir-pikir, tidak transparan dalam proses pengoreksiannya. Tidak ada yang mengetahui jawaban mana saja yang salah atau benar. Orang-orang hanya menerima hasil penilaian dari tes tersebut dari sebuah kertas kecil yang menuliskan nilai tes peserta. Pengalaman penulis sendiri mengajarkan bahwa memang orang-orang yang membayar lebih akan lulus dengan mulus. Penulis secara jujur merupakan pihak yang juga membayar lebih ketika melakukan pengurusan SIM. Bukan apa-apa, masalahnya, walaupun uang tambahan tersebut bukan ketentuan resmi tapi sudah seperti ketentuan wajib ‘terselubung’ yang mau tidak mau harus dilakukan. Daripada harus bolak-balik ke tempat pengurusan SIM, yang akhirnya bayar lebih juga, lebih baik mengikuti alur yang dibuat. Hal tersebut sudah menjadi sistem di mana bukan hanya oknum saja yang melakukan ‘pemerasan’ tersebut tapi sudah mencapai level birokrasi yang melibatkan hampir seluruh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya.  Walaupun begitu, penulis juga pernah mendengar dari seorang teman sewaktu SMA, yang lulus dalam tes, walaupun tidak membayar lebih kepada pihak polisi. Tapi, dia hanya satu dari sekian banyak cerita-cerita yang bertolak belakang dengan ceritanya. Seorang teman satu kampus, pernah bercerita bahwa dia harus bolak-balik dua kali karena dia tidak membayar lebih. Kejadian juga terjadi pada saat tes praktek mengendarai kendaraan melewati beberapa halang rintang. Sebelum tes, peserta yang membayar lebih dikumpulkan di suatu tempat untuk di berikan briefing oleh seorang petugas bahwa tes hanya formalitas dan tidak akan mempengaruhi penilaian. Peserta yang membayar lebih akan ditandai dengan tanda merah di kertas hasil nilai tes tertulis yang sebelumnya diberikan. Alhasil, penulis lulus hari itu juga, walaupun harus melalui proses yang panjang hingga berjam-jam lamanya. Saya yakin hampir kalian semua pernah mengalami hal yang sama dengan penulis.

Pengalaman lainnya adalah ketika terkena pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor. Waktu itu, seingat saya hari jum’at malam. Karena esok harinya tidak ada kuliah, saya memutuskan untuk pulang ke rumah (saat itu penulis masih nge-kost di daerah kukusan kelurahan belakang UI). Karena STNK sedang dipegang oleh seorang teman karena sesuatu urusan, maka saya memutuskan untuk pergi pada malam hari sekitar jam 10 malam karena berpikiran bahwa polisi lalu lintas tidak akan bertugas pada malam hari. Dugaan saya salah, justru pada sekitar jam tersebut razia sering diadakan di depan kantor polisi sektor. Awalnya perjalanan lancar, tapi setibanya di depan kantor polsek Pasar Rebo terdapat operasi pemeriksaan surat kendaraan bermotor. Alhasil, motor saya diberhentikan oleh seorang petugas, yang langsung hormat dan menanyakan kelengkapan surat. Karena tidak membawa STNK, petugas masih menahan SIM yang kebetulan di bawa. Beberapa menit saya menunggu ‘solusi’ dari petugas, yang akhirnya, petugas tersebut langsung menawarkan ‘jalan damai’. Sesuatu yang memang saya tidak herankan karena pernah juga berurusan seperti ini sebelumnya, dengan petugas sebagai pihak yang berinisiatif menawarkan ‘negosiasi’. Jika pada kali pertama saya membayar Rp.50.000 di kawasan Margonda dan terbebas dari segala dakwaan, maka kali ini saya tidak membayar apa yang petugas tersebut minta. Saya ingin mengetahui bagaimana kelanjutan tindakan petugas apabila tidak membawa STNK. Akhirnya, karena saya tidak membayar, petugas langsung menggiring kendaraan bermotor saya ke dalam polsek Pasar Rebo. Motor ditahan sampai saya dapat menyerahkan STNK motor. Karena rumah masih jauh saya kebingungan bagaimana sampai ke rumah. Untung saya mempunyai teman satu kampus yang tinggal di Pasar Rebo. Langsung saja, hubungi teman saya itu dan menceritakan duduk perkaranya. Malam itu, saya menginap di rumah teman dan keesokan paginya langsung pulang untuk memberikan kabar perihal semalam kepada keluarga.

Keluarga bereaksi biasa saja ketika diberi tahu, tapi memperingatkan untuk hati-hati jika motor ditahan di kepolisian. Katanya, sering kali onderdil motor yang ditahan di kepolisian akan di-preteli. Hal tersebut sedikit membuat saya khawatir. Dua hari kemudian, saya kembali ke polsek Pasar Rebo untuk mengambil motor, dan tidak lupa saya membawa serta STNK motor yang ditahan. Karena khawatir jika pergi sendirian ke kantor polisi, maka teman satu kamar kost menemani penulis untuk mengurus pengambilan motor. Sesampainya di kantor polisi, kami langsung dibawa ke ruangan kecil di gedung yang berbeda dengan gedung utama kepolisian sektor tersebut. Di situ kami langsung dihadapkan oleh dua orang polisi, salah satunya adalah polwan (polisi wanita) yang sepertinya pangkatnya lebih tinggi dari polisi lelaki yang satu lagi. Di ruangan kecil tersebut kami langsung ditawari ‘jalan damai’ kembali sebagai jalan pintas alih-alih mengambil jalan sesuai hukum sebagai jalan panjang merintang (itu menurut pihak polisi). Penulis bersikeras menolak ‘jalan damai’ yang menuntut kami membayar Rp. 75.000 sebagai alternatif pilihan. Setelah beberapa waktu, rupanya salah satu polisi (yang lelaki) sudah tidak sabar dan menyuruh polwan untuk segera membuat surat tilang yang nanti harus di tembus ke pengadilan di SamSat Kebon Nanas. Namun, polwan tersebut masih bersabar untuk mendesak kami memilih jalan damai dan untuk beberapa saat justru kami disuguhkan dengan perdebatan antara polisi tentang nasib kami (jadi inget lagi..luchu). Akhirnya kesepakatan diambil, penulis harus menyerahkan SIM-nya sebagai pengganti motor yang ditilang dan harus menempuh jalur pengadilan. Kami pun pulang membawa motor dan STNK  yang keesokan harinya baru menebus surat tilang untuk  menebus SIM yang ditahan.  Karena keesokan harinya, ada kuliah yang padat pada hari senin, maka penulis meminta ibu untuk menebusnya di Kebon Nanas. Ketika pulang, penulis menanyakan bagaimana proses pengadilannya. Ternyata, tidak ada pengadilan seperti yang terbayang di benak penulis dan hanya membayar denda tilang sebesar Rp. 20.000 dan tentunya masuk ke kas negara bukan ke kantong pribadi polisi. Sebuah harga yang pantas, mungkin untuk sebuah perjuangan kejujuran saya yang berusaha untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Kejadian selanjutnya penulis lupa tanggal pastinya, adalah ketika penulis melintas di persimpangan UI dari arah Lenteng Agung menuju kampus UI. Penulis diberhentikan oleh seorang polisi yang memang sedang bertugas mengatur lalu lintas dipersimpangan tersebut. Sebenarnya polisi tersebut tidak berhak untuk memberhentikan kendaraan apapun jika tidak dalam operasi razia resmi kecuali kendaraan tersebut memang terlihat melanggar peraturan seperti tidak memakai helm, berboncengan sampai 3 orang, tidak memakai kaca spion, atau tidak memiliki plat nomor kendaraan. Terlepas dari peraturan itu, penulis sudah terlanjur diberhentikan oleh polisi tersebut. Dengan percaya diri penulis mengeluarkan STNK dan SIM yang memang selalu dibawa di dalam dompet. Tapi, penulis baru ingat bahwa STNK sudah kadaluarsa alias sudah habis masa berlakunya beberapa hari dan penulis memang belum sempat untuk mengurus perpanjangan STNK. Akhirnya, penulis di bawa ke semak-semak (diapain???) seperti biasa untuk diberikan dua pilihan pasti yakni ‘jalan damai’ atau ‘jalan perang’ alias ditilang. Penulis langsung dengan tegas bilang bahwa ingin ditilang saja dengan konsekuensi SIM ditahan oleh pihak kepolisian. Kepercayaan diri tersebut muncul karena pernah berurusan dengan pengadilan pidana lalu lintas sebelumnya seperti yang ditulis pada cerita sebelum ini. Terkesiap dengan pernyataan tegas penulis, polisi tersebut langsung mengeluarkan jurus-jurus menakuti penulis bahwa pengurusan tilang dan pengambilan SIM akan sangat sulit dan tempat mengambilnya pun jauh di daerah Depok pedalaman (penulis terkena tilang di daerah depok, sehingga pengambilan SIM bukan di daerah Jakarta tapi di daerah Depok). Walaupun penulis bergeming sedikit, namun masih tetap mempertahankan untuk ditilang saja dan melalui proses pengadilan. Karena kehabisan strategi, polisi tersebut akhirnya menyerah. Namun, yang paling mengejutkan adalah polisi tersebut justru melepaskan penulis tersebut dari tilang. Penulis berpikiran mungkin polisi tersebut sudah terlanjur kecewa karena tidak akan mendapatkan uang denda dari penulis sehingga daripada capek-capek membuatkan surat tilang lebih baik dilepaskan. Akhirnya, polisi tersebut hanya menanyakan KTP (ini polisi atau petugas kecamatan yang lagi operasi yustisi?) dan seketika langsung berlagak dekat setelah melihat tempat tinggal saya di Kampung Dukuh. “oh, dari kampung dukuh toh. Saya juga ada teman di sana”, begitu kata polisi. Setelah itu, ia menyerahkan KTP dan STNK penulis yang langsung meninggalkan polisi tersebut dengan hati senang bercampur bingung dan diaduk dengan perasaan aneh berasa ingin ketawa.

Begitulah beberapa pengalaman penulis dengan aparat kepolisian terutama polisi lalu lintas yang lebih banyak memiliki pengalaman negatif. Namun, terdapat beberapa pengalaman penulis juga dengan beberapa polisi yang mengurusi masalah tindak kriminal seperti perjudian dan minuman keras. Dengan mata kepala sendiri, penulis melihat bagaimana proses sekongkol para aparat kepolisian yang berkompromi dengan para penjudi dan penjual minuman  keras dan lebih parah lagi mereka juga ikut berjudi dan meminum minuman keras tersebut.

Tulisan ini bukan untuk memperlihatkan bagian buruk kepolisian yang memang sudah terbuka lebar. Tapi lebih kepada bagaimana aparat kepolisian dapat membenahi diri mereka sendiri untuk menuju kea rah yang lebih  baik. Dan kita sebagai masyarakat sipil, harus berani mengatakan TIDAK terhadap praktek korupsi dan ‘jalan damai’ ketika menghadapi situasi yang sama dengan penulis. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu ‘alam biShowab

Advertisements

5 thoughts on “Pandangan Pribadi Tentang POLISI

  1. Pertamax nich….Oke gw setuju dengan pendapat penulis, seandainya kita tertangkap polisi lebih baik ambil jalan tilang aja daripada damai keenakan polisi dan semakin merajalela untuk nilang. lebih baik ditilang ketauan duitnya masuk Negara okey….!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s