Pengadilan Genosida Kamboja (Cambodian Genocidal Court)

Sidang Pengadilan HAM di Kamboja

Pada bulan November 2007, pengadilan genosida Kamboja yang menempatkan beberapa petinggi rezim Khmer Merah dilangsungkan untuk pertama kalinya di ibukota Kamboja, Pnom Penh. Pada pengadilan tersebut menghadirkan Kang Kek Ieu atau yang dikenal dengan Kamerad Duch sebagai terdakwa. Kamerad Duch merupakan salah satu dari lima pejabat senior Khmer Merah yang ditahan dan didakwa oleh pengadilan. Duch sendiri merupakan seorang kepala penjara Tuol Sleng yang dikenal sebagai penjara maut karena diperkirakan terdapat 16.000 jiwa tewas akibat penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah di penjara tersebut. Berlangsungnya pengadilan genosida tersebut sedikit banyak memberikan harapan bagi terpuaskan

nya keadilan bagi jutaan rakyat Kamboja yang menjadi korban dari kekuasaan rezim Khmer Merah yang berlangsung dari tahun 1975 hingga 1979 namun telah memakan korban sebanyak tiga juta jiwa selama periode tersebut. Pengadilan tersebut juga memberikan harapan kembali bagi rakyat Kamboja yang menilai bahwa proses peradilan bagi pelaku genosida di Kamboja sangat lambat. Lambatnya peradilan dikhawa

tirkan akan mengurangi nilai dari hukum tersebut karena beberapa dari pemimpin senior rezim Khmer Merah sudah meninggal, termasuk Pol-Pot.

Jika ditarik kembali ke belakang, proses peradilan bagi pelaku genosida di Kamboja terbilang cukup lama, mulai dari pengajuan ke Badan Perserikatan Bangsa-bangsa, pembentukan badan peradilan, penangkapan dan penahanan para terdakwa hingga akhirnya diadili. Pada tahun 2001, Majelis Nasional Kamboja (Cambodian National Assembly) mengeluarkan peraturan hukum yang melandasi pembentukan peradilan bagi kejahatan serius yang dilakukan selam

a rezim Khmer Merah tahun 1975-1979. Peradilan tersebut bernama Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea atau disingkat Extraordinary Chambers. Walaupun peradilan tersebut merupakan atas dukungan badan Perserikatan Bangsa-bangsa, namun pemerintah Kerajaan Kamboja menekankan agar pelaksanaan peng

adilan diadakan di Kamboja dan menggunakan staf pengadilan dan hakim dari orang-orang Kamboja yang bekerjasama dengan staf pengadilan dan hakim dari pihak internasional. Alasan mengapa pihak pemerintah Kamboja mengikutsertakan pihak internasional dalam proses peradilan bagi pelaku genosida di Kamboja adalah bahwa mereka menyadari lemahnya sistem hukum Kamboja dan kuatnya dimensi internasional dalam kejahatan genosida. Selain itu, dengan adanya pihak internasional diharapkan dapat menyesuaika

n proses peradilan tersebut dengan standar peradilan internasional. Kesepakatan baru diraih dengan Perserikatan Bangsa-bangsa pada Juni 2003 yang menjelaskan tentang bagaimana komunitas internasional akan mendampingi dan berpartisipasi dalam Extraordinary Chambers. Peradilan yang dikenal baru dan khusus tersebut dibentuk oleh pemerintah Kamboja dan Perserikatan Bangsa-bangsa, nam

un tidak berarti akan ada tekanan dari internasional atas otoritas pemerintah Kamboja dalam peradilan tersebut. Peradilan tersebut merupakan pengadilan Kamboja dengan partisipasi internasional yang didalamnya akan diterapkan standar internasional yang akan memberikan model peran baru dari sebuah peradilan di Kamboja. Pengadilan tersebut akan segera diterapkan di Kamboja ketika kesepakatan PBB telah diratifikasi oleh Majelis Nasional Kamboja. Para pemimpin Khmer Merah akan diadili di Kamboja dan tidak diadili melalui International Criminal Court (Pengadilan Kriminal Internasional). Walaupun Ka

mboja merupakan salah satu anggota dari ICC, namun lembaga peradilan internasional tersebut hanya mengadili kejahatan yang terjadi setelah tahun terbentuknya yakni tahun 2002. Selain itu, peradilan juga tidak melalui International Court of Justice (ICJ) di Hague karena lembaga tersebut hanya mengadili perkara antar negara dan bukan kejahatan yang dilakukan oleh individu.

Panjangnya proses sebelum peradilan genosida di Kamboja disebabkan oleh beberapa hal. Walaupun pemerintahan Khmer Merah telah ditumbangka

n pada tahun 1979, namun Perang Sipil di Kamboja masih terjadi sampai tahun 1998. Oleh karena peradilan tidak dapat diadakan pada saat perang berlangsung, usulan diadakannya peradilan bagi pelaku genosida baru muncul pada tahun 1998. Proses negosiasi antara pemerintah Kamboja dan PBB terbilang lama dan alot karena adanya kesalahpahaman antara kedua pihak tentang detil partisipasi internasional dalam proses pengadilan. Dan baru pada tahun 2003 kedua belah pihak menandatangani kesepakatan kerjasama dalam pengadilan genosida di Kamboja. Kuatnya keinginan dari pemerintah Kamboja melangsungkan peradilan

bagi pelaku genosida tidak lain adalah demi rakyat Kamboja baik yang tewas maupun yang bertahan hidup. Dengan diadakannya pengadilan tersebut diharapkan dapat meringankan beban bagi orang-orang Kamboja yang selamat dan juga dapat merupakan sebuah pembelajaran bagi generasi baru Kamboja tentang masa kelam negara mereka. Selain itu, peradilan genosida tersebut sebagai langkah awal bagi pembangunan sistem hukum dan sosial masyarakat Kamboja.

Pada pengadilan genosida di Kamboja tidak

semua anggota Khmer Merah akan diadili. Hanya pejabat-pejabat senior Khmer Merah yang merencanakan dan memberikan perintah yang akan diadili, begitu juga dengan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam kejahatan genosida. Pejabat Khmer Merah yang tergolong dalam tingkat menengah dan bawah ya

ng bukan merupakan pihak paling bertanggung jawab tidak akan diadili. Begitu juga dengan keluarga dan anak-anak dari anggota Khmer Merah tidak akan menerima perlakuan hukum hanya karena tindakan orangtua mereka yang menjadi anggota Khmer Merah. Pada pangadilan ini juga tidak berlaku posthumous trials sehingga hanya orang-orang yang masih hidup yang akan diadili. Bagi para terdakwa pelaku genosida maka mereka akan diadili dengan tuntutan hukum maksimal seumur hidup dan minimal selama lima tahun penjara. Tidak akan ada tuntutan hukuman mati karena tuntutan tersebut tidak terkonstitusi di Kamboja. Sebagai tambahan, negara akan menarik kembali harta dan uang dari para terdakwa yang didapatkan dengan cara melanggar hukum dan melalui tindakan kriminal yang nantinya akan menjadi hak milik nega

ra. Dalam pengadilan ini, tidak akan adanya amnesti maupun ampunan bagi pihak-pihak yang diinvestigasi dan didakwa dalam pengadilan. Beberapa hal juga yang menjadi penekanan dalam pengadilan genosida di Kamboja adalah bahwa pengadilan memiliki kekuasaan terbatas yang hanya dapat mengadili pejabat Khmer Merah dari periode 17 April 1975 sampai 6 Jamuari 1979 yang merupakan periode rezim Khmer Merah berkuasa. Selain itu, pengadilan ini hanya akan mengadili pihak-pihak individu sebagai terdakwa, sehingga tidak akan membawa institusi seperti negara ataupun organisasi sebagai terdakwa.

Kejahatan-kejahatan yang akan diadili dalam pengadilan akan mencakup hukum-hukum nasional Kamboja dan internasional. Hukum-hukum nasional Kamboja meliputi kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, dan pelanggaran kebebasan beragama. Sedangk

an kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam hukum internasional antara lain,

1. Genosida, membunuh atau menyebabkan penderitaan mental dan fisik yang bertujuan menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, etnis, ras, dan agama.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan

massal, eksterminasi, perbudakan, deportasi, penyiksaan, penahanan, tekanan yang bermotif politik, ras dan agama, pemerkosaan dan kejahatan kekerasan seksual lainnya.

3. Kejahatan perang, seperti perlakuan terhadap pihak sipil dan

tahanan yang tidak berlandaskan hukum, serangan terhadap pihak sipil, perusakan terhadap institusi pendidikan dan agama.

4. Perusakan atas barang-barang budaya bersejarah, seperti pencurian dan perusakan bangunan bersejarah, situs arkeologi, museum, koleksi benda-benda seni dan buku-buku berharga.

5. Kejahatan terhadap internasional seperti terhadap diplomat.

Pengadilan genosida di Kamboja akan sangat terbuka untuk umum kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dinilai dapat membahayakan saksi penga

dilan apabila dibuka untuk publik. Setiap orang akan dapat melihat pengadilan secara langsung tanpa dipu

ngut biaya masuk dan seksi khusus akan dibuka bagi masyarakat umum yang memiliki kepentingan terhadap isu di dalam pengadilan. Selain itu, masyarakat umum juga dapat mengakses hasil pengadilan melalui media massa seperti siaran televisi dan radio serta media cetak maupun jaringan internet.

Advertisements

5 thoughts on “Pengadilan Genosida Kamboja (Cambodian Genocidal Court)

  1. Pertamaxx hehehe
    Kalau tidak salah Kejahatan Perang itu dibedakan menjadi 3, sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya peperangan. Genosida termasuk didalamnya.
    Pembentukan Pengadilan Genosida di Kamboja, sama halnya dengan pembentukan ad hoc HAM di Indonesia, merupakan bentuk penghormatan terhadap hukum nasional suatu negara. Lamban atau tidaknya proses peradilan yang berlangsung bergantung pada yurisdiksi hukum nasional yang ada didalamnya, mengingat adanya prinsip tidak berlaku surut yang melandasi rezim hukum pidana yang ada disuatu negara.
    Lain daripada itu, unsur pembuktian juga mengakibatkan proses peradilannya berjalan lambat. Indonesia juga mengalami masalah yang sama dalam penanganan terhadap pelaku kejahatan perang di Timor Leste

  2. ehm..menarik neh kalo kita bahas masalah pengadilan HAM di Indonesia terutama pengadilan HAM di Aceh…

    masalahnya di ACEH, rekonsiliasi dari paska konflik overlapping dengan reintegrasi, rehabilitasi n rekonstruksi..ya jadi bagi yang udah greget sama masalah pelanggaran HAM di Aceh harus menunggu dulu proses reintegrasi, rehabilitasi n rekonstruksi rampung..tapi pertanyaannya kapan yah itu terjadi?jangan2 malah terkubur seiring waktu.

    gw salut sama pengadilan HAM di Kamboja, terutama karena adanya posisi tawar yagn lebih kuat dari pemerintah Kamboja terhadap intervensi asing..yah kita tunggu aja hasilnya bagaimana

  3. sebuah rezim terpimpin yang tidak dilandasi oleh landasan karakter yang kuat dan visi yang berguna hanya akan membawa kehancuran bagi pihak lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s