Konsep Human Security dalam Proses Peace-building di Aceh

Masa Depan Aceh

            Tanggal 29 November 2007, tepatnya hari kamis, Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia mengadakan sebuah seminar yang mengangkat tema “Masa Depan Aceh Paska MoU Helsinki dalam Kerangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Terdapat beberapa sub-tema yang akan dibahas dalam seminar tersebut tentunya terkait dengan proses rehabilitasi pembangunan paska penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki seperti peranan Pemerintah Daerah NAD dalam mengelola Propinsi NAD secara terintegrasi dalam Kerangka NKRI, langkah-langkah antisipatif terhadap tantangan di bidang politik, hukum dan pembangunan Good Governance paska MoU Helsinki, Membangun Perekonomian Aceh yang transparan dan bebas dari tekanan dan intimidasi kelompok tertentu, dan alternatif Peace-Building yang ideal bagi Aceh dalam kerangka keutuhan NKRI dan stabilitas keamanan internal. Dalam seminar tersebut juga akan hadir pembicara-pembicara yang kompeten di bidangnya masing-masing.

            Memang, paska penandatanganan MoU yang menandakan berakhirnya kekerasan bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah terjadi selama tiga dekade, Aceh masih memiliki potensi konflik yang cukup besar. Konflik laten di Aceh berpotensi untuk mengalami eskalasi menjadi konflik yang lebih nyata. Post-Conflict Building Measure dan sistem peringatan dini (early warning system) harus segera diterapkan demi mencegah eskalasi konflik laten menjadi kekerasan bersenjata. Selama dua tahun belakangan, pemerintah, dengan segenap pihak lainnya yang membantu, berusaha membangun kembali Aceh setelah kekerasan bersenjata berkepanjangan yang telah merusak tatanan masyarakat Aceh baik politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. Melalui Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) serta Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA), pemerintah berusaha membangun kembali kondisi politik, infrastruktur ekonomi, dan tatanan sosial masyarakat Aceh.

            Namun, harapan semua pihak bagi perkembangan dan pembangunan Aceh yang lebih baik masih jauh dari kenyataan. Rekonstruksi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah masih belum mampu menekan angka kemiskinan yang mencapai 48 persen, tingkat pengangguran, meningkatkan tingkat pendidikan, bahkan tingkat kriminalitas semakin meningkat. Kondisi perpolitikan juga semakin meruncing ketika beberapa calon perseorangan yang merupakan mantan para petinggi GAM mengisi daftar nama kandidat calon Gubernur NAD dalam Pilkada yang diadakan untuk pertama kalinya. Pertarungan politik sedikit banyak menimbulkan kekhawatiran sebagian pihak akan ketegangan antar kelompok yang dapat menjurus pada ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada. Selain itu, tekanan kelompok-kelompok kepentingan di pusat seperti partai politik yang menentang kehadiran calon perseorangan dalam bursa pencalonan kepala daerah. Faktor-faktor tersebut di atas dapat menjadi pendorong adanya ketidakstabilan di dalam masyarakat Aceh yang tentunya akan dapat menimbulkan konflik.

            Mungkin kekhawatiran akan hal tersebut juga yang mendorong pihak militer TNI melalui ‘tangan’ Departemen Hubungan Internasional mengadakan seminar tentang Aceh dalam kerangka keutuhan NKI. Tidak ada yang salah dari kenyataan bahwa kedua pihak tersebut bekerjasama mengadakan seminar tersebut, walaupun pastinya terdapat ‘pesan-pesan’ khusus yang diharapkan oleh pihak sponsor. Namun, tidak ada salahnya juga jika kritik yang membangun juga harus dilayangkan kepada penyelenggaraan seminar ini. Selain tema yang sangat melekat dengan gambaran militer, kali ini saya juga akan mempertanyakan kepadanan antara konsepsi militer Indonesia tentang security dan beberapa sub-tema yang akan diangkat dalam seminar. Hal ini penting karena dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dalam perdamaian di Aceh kedua hal tersebut harus seiring sejalan diterapkan dalam implementasinya.

 

 

Konsepsi Human Security dalam Peace-Building di Aceh

            Konflik yang dihadapi banyak negara sekarang tidak murni diakibatkan oleh masalah militeristik, ataupun dapat diselesaikan dengan solusi militer saja. Konflik internal juga cenderung dikarakteristikkan sebagai fenomena yang disebabkan oleh lingkaran kekerasan yang berkepanjangan dikarenakan tidak adanya kapasitas untuk menciptakan masyarakat yang damai. Kesadaran akan semakin meningkatnya kerugian yang diderita manusia akibat konflik0konflik tersebut mendorong komunitas internasional untuk meramu kembali konsep  dan implikasinya terhadap perencanaan kebijakan. Perubahan persepsi di dalam komunitas internasional mendorong munculnya konsep human security. Konsep tersebut mengintegrasikan masalah-masalah sosio-ekonomi dan pembangunan disertai kesadaran akan pentingnya stabilitas politik.

            Human security dalam kebijakan dan implementasinya terkait erat dengan konsep Peace-building. Laporan PBB yang berjudul An Agenda for Peace, menggariskan bahwa konsep Peace-building disini merupakan proses yang lebih dekat dengan kondisi paska konflik dimana bertujuan mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang akan dapat memperkuat dan mengokohkan perdamaian guna mencegah konflik muncul kembali dengan mengidentifikasi akar-akar penyebab konflik. Tujuan dari post-conflict peace-building tersebut tidak lain adalah menciptakan faktor-faktor untuk membentuk institusionalisasi perdamaian. Walaupun masih banyak perdebatan tentang faktor-faktor tersebut, namun secara garis besar faktor-faktor tersebut diarahkan pada kebutuhan dasar manusia, yang jika merasa mendapatkan ancaman maka akan menimbulkan konflik. Stabilitas sosial, keamanan internal, peluang ekonomi, standar hidup yang layak, dan pengakuan akan identitas dan eksistensi merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Semua itu harus dilakukan dalam kerangka pemahaman akan pentingnya asistensi membangun kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

            Konsep human security dalam proses peace-building tersebut dapat diaplikasikan pada kasus Aceh. Jika ditanya alternatif peace-building yang ideal bagi proses perdamaian di Aceh, maka jawaban yang tepat adalah bagaimana proses tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi akar konflik di Aceh. Terdapat beberapa masalah yang menjadi isu utama dalam konflik Aceh. Pengakuan akan Aceh sebagai wilayah khusus dengan penerapan hukum Syariah, kesejahteraan ekonomi, dan sentralisasi politik merupakan faktor-faktor utama yang menjadi penyebab konflik.

            Sebelum menjadi bagian dari NKRI, Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdaulat. Saat itu, Aceh memiliki dasar identitas yang kuat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam perihal kehidupan negara dan masyarakatnya. Janji Presiden Soekarno untuk memberikan status khusus kepada Aceh sebagai wilayah hukum Islam, membuat Aceh bersedia menjadi bagian dari NKRI. Janji tersebut dilanggar oleh pemerintah Indonesia dengan justru menjadikan Aceh sebagai bagian dari propinsi Sumatera Utara dan memperdebatkan status Aceh sebagai wilayah hukum Islam. Perlakuan Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto tidak berbedanya dengan pemerintahan Soekarno. Setelah adanya eksplorasi tambang minyak bumi dan gas alam di daerah Lhokseumawe dan Lhoksukon, maka Aceh menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara dengan nilai sebesar US$2 sampai $3 miliar per tahun. Dengan sumber daya alam yang begitu besar seharusnya Aceh dapat menjadi sejahtera seperti negara Kuwait dan Brunei, namun justru Aceh menjadi salah satu propinsi paling tertinggal di Indonesia. Hal ini karena Aceh hanya mendapat US$8 juta per tahun dari seluruh pendapatan negara dari wilayah Aceh. Selain itu, pengangguran tetap tinggi karena lapangan pekerjaan dari pembukaan industri sebagian besar diisi oleh pekerja dari Jawa dan wilayah lainnya. Hal ini tentunya sangat berkaitan erat dengan tingkat pendidikan masyarakat Aceh yang tergolong rendah akibat pembangunan ekonomi yang rendah pula. Sentralisasi politik yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto juga telah menimbulkan ketidakstabilan politik di Aceh. Guna menguatkan kontrol terhadap daerah, pemerintahan Soeharto menerapkan sentralisasi sistem politik. Penerapan ini menyebabkan terjadinya pertentangan antara kalangan bangsawan tradisional dan kalangan ulama. Kalangan bangsawan tradisional berafiliasi dengan Golongan Karya (GolKar) sedangkan kalangan ulama berafiliasi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimana kedua partai tersebut bertarung memperebutkan pengaruh politik di Aceh. Dengan seiringnya pertumbuhan ekonomi dan politik di Aceh selama tahun 1970-1980, meningkatkan pula jumlah perpindahan penduduk non-Aceh ke wilayah Aceh. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya otoritas moral dan politik dari kalangan bangsawan dan ulama Aceh. Pemimpin-pemimpin baru muncul di antara kalangan birokrasi, pengusaha, dan akademis. Hal ini menyebabkan semakin besarnya kebencian masyarakat Aceh akan pemerintah Indonesia karena mereka menganggap bahwa kalangan-kalangan baru tersebut merupakan representasi dari kepentingan-kepentingan pemerintah pusat. Pada akhirnya, eksploitasi ekonomi, ditambah hilangnya peranan ulama, dan perubahan ekonomi dan politik di Aceh yang tergolong cepat menyebabkan meningkatnya perasaan anti-Jakarta di kalangan masyarakat. Melawan keterbelakangan yang terjadi munculah Gerakan Aceh Merdeka sebagai wadah perjuangan yang semakin lama semakin mendapat simpati dari masyarakat.

            Dengan memperhatikan akar masalah dari konflik Aceh tersebut di atas maka seharusnya pemerintah lebih memusatkan perhatian pada status otonomi khusus Aceh, peningkatan kesejahteraan ekonomi propinsi NAD, dan desentralisasi politik yang mengangkat peran ulama sebagai pemimpin politik dan moral masyarakat Aceh.

Terkait dengan peran militer dalam post-conflict peace-building, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, respon pemerintah yang menggunakan kekuatan militer yang berlebihan dan penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) terhadap gerakan milisi di Aceh telah terbukti gagal dalam menyelesaikan konflik dan perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kedua, pengiriman kekuatan militer yang berlebihan dan penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) tersebut telah menyebabkan timbulnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pihak militer terhadap masyarakat Aceh. Ketiga, pelanggaran-pelanggaran tersebut menimbulkan kebencian dan stigma negatif terhadap keberadaan militer (termasuk kepolisian) di benak masyarakat Aceh. Dengan melihat kenyataan tersebut di atas maka, pihak militer harus mengubah konsepsi mereka tentang security, yang awalnya hanya berkaitan dengan masalah-masalah militer saja meluas kepada masalah-masalah ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Dengan ini, sangat diharapkan peran militer (termasuk kepolisian) dalam peace-building paska konflik di Aceh. Peran militer sangat menentukan dalam keberhasilan proses peace-building karena memiliki posisi yang berpengaruh saat ini dalam proses perdamaian di Aceh. Jangan sampai atas nama Kesatuan dan Keutuhan NKRI (seperti yang kental dalam tema seminar), pemerintah dan militer mengulang kembali justifikasi tindakan kekerasan dan sikap aroganitas terhadap penyelesaian konflik Aceh di kemudian hari.  

Menyangkut tema seminar yang dibahas pada awal tulisan, konsepsi militer dan kepolisian tentang security patut dipertanyakan sejauh mana mereka menyandarkan pada konsep human security dalam proses peace-building yang diterapkan di Aceh. Jika tidak, maka seminar tersebut, yang menurut saya memiliki bahasan-bahasan yang sesuai dengan konsep human security dalam proses peace-building, tidak akan memiliki efektifitas baik dalam level kebijakan maupun implementasi di lapangan.

 

Advertisements

2 thoughts on “Konsep Human Security dalam Proses Peace-building di Aceh

  1. Tulisannya sangat menarik, hanya saja beberapa wilayah yang mesti harus dikembangkan lagi: Aspek human security jauh lebih luas, dari yang digambarkan diatas dalam kontesk perdamain> Mulai dari Peace Making, Peace Building, Prevention dan Peace Intervention.
    Karena terlalu luas, mungkin harus menyediakan skema, dimana human security teriitegrasi kedalam pembangunan rekontruksi di Aceh……….

  2. Keaman insani, sesungguhnya meletakkan manusia sebagai pusat pembangunan. Karena itu, dalam pembangunan manusialah sebagai tujuan dari pembangunan, terutama untuk mecipatkan kesejahteraan. Nah, bila, Insecurity ketidak amanan–terjadi, maka akan memperpedek usia hidup, menyebakan pembangunan kembali ke titik nol. Misalnua Tsunami di Aceh, ketika terjadi, maka semua aspek pembangunan dan capaiannya kemabli ke nol. Kedua, ketika ditetapkan sebagai DOM,banyak insan yang tidak bebas dari rasa takut, banyak insan tidak bebas, dari ancaman kelaparan.

    Secara garis besar human securiti di Aceh: DDR, pelucutan senjata—-perjanjian damai,,pembagunan damai, menciptakan kebebasa beroganisasi
    saya kira itu dulu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s