Globalisasi: Transnasionalisasi Demokrasi sebagai Instrumen Kebijakan Politik

Salah satu karakteristik globalisasi adalah ditandai dengan adanya mobilitas pemikiran, gagasan dan ide-ide. Dampaknya adalah adanya sebuah common ideas dari penyebaran pemikiran-pemikiran tersebut ke berbagai belahan dunia. Salah satu dari ide atau gagasan maupun pemikiran yang sedang menjadi sorotan banyak kalangan adalah demokrasi baik itu sebagai nilai maupun sebagai institusi politik. Menurut Francis Fukuyama dalam bukunya the End of History menyebutkan bahwa dunia sudah berakhir dengan ditandai berakhirnya evolusi ideologi manusia dan universalisasi demokrasi liberal Barat sebagai bentuk akhir dari pemerintahan manusia. Pernyataan Fukuyama tersebut menyiratkan kembali akan sejarah kemenangan Free World atas Komunis dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1989. Negara-negara Barat dengan ideologi liberal-nya merasa menang dan berhak untuk menyebarkan pemikiran dan gagasan dari ideologi mereka ke seluruh belahan dunia.

Demokrasi dianggap sebagai ideologi terbaik yang pernah dimiliki oleh manusia dan oleh karena itulah mereka terdorong untuk menyebarkannya ke negara-negara lain. Immanuel Kant bahkan menyatakan bahwa negara-negara demokrasi tidak akan pernah berperang dengan negara demokrasi lainnya. Pernyataan tersebut menggariskan bahwa peperangan ataupun konflik tidak akan pernah berlangsung jika semua negara merupakan negara demokrasi. Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia Barat dalam peperangannya melawan Komunis, semakin menggencarkan usahanya untuk mendemokratisasi seluruh bagian dunia tanpa terkecuali. Transnasionalisasi demokrasi merupakan istilah yang tepat, menurut saya dalam menyebut fenomena penyebaran demokrasi. Seperti halnya perusahaan transnasional yang memiliki cabang-cabang perusahaan di berbagai negara lain dan satu perusahaan pusat di negara asal yang mengendalikan semua proses dalam perusahaan tersebut, demokrasi terkesan sama jika dilihat dari bagaimana ideologi tersebut disebarkan dan to be maintained oleh negara-negara sponsor demokrasi.

 

Melihat sejarah perkembangan demokrasi sebenarnya dapat ditelusuri ke belakang pada masa dimana ideologi demokrasi tersebut terbentuk pada masa-masa kejayaan Imperium Romawi dan Yunani. Kedua kebudayaan besar tersebut merupakan akar kebudayaan Barat yang sekarang ada. Tentunya hal tersebut akan memaklumi bahwa Barat-lah yang merupakan pihak yang berkepentingan menyebarkan demokrasi. Namun, fenomena globalisasi sekali lagi telah mendorong lebih jauh keinginan tersebut. Globalisasi seakan memfasilitasi keinginan mereka untuk menularkan demokrasi ke negara-negara lain yang dianggap belum demokrasi. Demokrasi disebarkan, menurut mereka, dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak manusia sebagai individu dan sebagai bagian dari sebuah kelompok. Penghargaan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia), kebebasan, persamaan di mata hukum, tranparansi dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang dibawa oleh ideologi demokrasi. Sebagai realisasi dari nilai-nilai tersebut, demokrasi memiliki perangkat atau institusi seperti sistem perwakilan, pembagian kekuasaan, sistem pemilihan umum serta lainnya yang dapat menjamin terwujudnya nilai-nilai dasar demokrasi.

 

Namun, muncul pertanyaan akan kebenaran motif di balik usaha transnasionalisasi demokrasi ke negara-negara lain oleh negara-negara Barat yang mengecap diri mereka negara demokrasi. Indikasi adanya kepentingan politik dan ekonomi semata dalam penegakkan demokrasi tersebut semakin terlihat jelas ketika dalam penerapan cara-cara demokrasi tersebut diusung semakin ganjil. Unilateralisme dan politik standar ganda negara-negara Barat terutama Amerika Serikat, semakin memperlihatkan motif sebenarnya dari penyebaran demokrasi ke negara-negara di dunia. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat ke berbagai negara dengan dalih penegakan demokrasi seperti di Chili, Indonesia, Afganistan, Irak, dan Iran memperlihatkan sikap arogan AS sebagai negara adidaya. Intervensi baik yang berbentuk spionase, diplomasi maupun invasi secara terang-terangan terhadap negara lain dengan tujuan menegakkan nilai demokrasi, justru telah melanggar nilai-nilai demokrasi itu sendiri, yakni kebebasan dan hak kelangsungan hidup negara lain.

 

Begitu juga dengan politik standar ganda yang diterapkan negara-negara Barat terutama AS. Kedekatan Amerika Serikat dengan negara-negara Timur Tengah seperti Israel, Arab Saudi, Kuwait, Qatar padahal negara-negara tersebut bukan negara demokrasi dan konflik AS dengan negara-negara seperti Iran, Palestina, Venezuela, dan Bolivia yang merupakan negara demokrasi adalah sebuah potret besar politik standar ganda AS. Bukan masalah penegakkan demokrasi yang ada di belakang tindakan AS terhadap negara-negara tersebut. Namun, lebih kepada pemenuhan kepentingan politik AS sendiri. Asalkan suatu negara dapat memberikan keuntungan kepada kepentingan AS maka tidak peduli negara demokrasi atau bukan maka akan menjadi kawan, namun sebaliknya jika suatu negara tidak dapat memberikan keuntungan bahkan membahayakan kepentingan AS, maka mereka akan menjadi lawan.

 

Demokrasi hanya dijadikan sebagai instrumen politik untuk mencapai tujuan kepentingan negara semata. Walaupun demokrasi lebih lekat dengan istilah politik, namun justru motif negara-negara Barat dalam transnasionalisasi demokrasi merupakan kepentingan ekonomi. Hal ini terlihat jelas bahwa core ideas dari liberalisme awalnya adalah kapitalisme ekonomi yakni bagaimana membuka pasar bebas (free trade) seluas-luasnya. Negara-negara yang tidak menjadi ‘musuh’ demokrasi biasanya adalah negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan negara-negara Barat. Oleh sebab itulah, negara-negara kaya di Timur Tengah tetap menjadi sekutu AS walaupun mereka bukan negara demokrasi. Begitu juga negara-negara yang menjadi ‘musuh’ demokrasi adalah negara-negara yang memproteksi ekonominya dari perdagangan bebas. Oleh sebab itulah, AS menyerang Afganistan dan Irak serta mengancam Iran serta Bolivia dan Venezuela. Karena negara-negara tersebut mengancam kepentingan ekonomi AS dengan nasionalisasi aset asing dan proteksionisme pasar domestik dan campur tangan negara dalam perekonomian.

 

Selain itu, demokrasi yang diusung oleh negara-negara Barat cenderung hanya memusatkan pada pembangunan institusi politik dari sistem demokrasi. Sehingga tidak heran jika parameter sebuah negara adalah negara demokrasi cenderung memakai variabel-variabel seperti adanya sistem perwakilan, pemilihan umum, pembagian kekuasaan dan institusi demokrasi lainnya. Misalnya saja, pada pemilihan umum 2004 yang lalu, Jimmy Carter hadir sebagai pihak pemantau pemilu dari kalangan internasional. Saat itu, Jimmy Carter memuji Indonesia karena telah melaksanakan pemilihan umum yang dinilai bersih dan untuk itu Indonesia masuk ke dalam salah satu kategori negara demokrasi terbesar. Namun, ironisnya para aktivis HAM yang menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM kecewa dengan pernyataan tersebut dan menganggap Indonesia masih jauh dan banyak berusaha lagi untuk mendapat predikat negara demokrasi. Demokrasi, di hampir sebagian besar negara-negara berkembang khususnya Indonesia, hanya bersifat institutif dan tidak menyentuh nilai-nilai demokrasi sama sekali. Penghargaan terhadap HAM, akuntabilitas dan transparansi politik pemerintah terhadap publik, persamaan warga negara di mata hukum dan politik dipastikan belum menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.

 

Kesimpulannya, menurut saya, demokrasi bukanlah bentuk akhir dari peradaban manusia dan demokrasi bukanlah satu-satunya pemikiran alternatif paska runtuhnya Komunisme. Kita tidak akan tahu akan kemana arah sistem politik global ini akan berjalan. Mungkin pada awal abad-20, saat itu tidak akan pernah membayangkan situasi global yang dihadapi oleh manusia pada awal abad ke-21. Dan mungkin saja, cepar atau lambat, sebuah pemikiran dan ideologi akan menggantikan posisi sistem demokrasi yang sekarang dominan. Who will know?

 

 

 

 

Advertisements

5 thoughts on “Globalisasi: Transnasionalisasi Demokrasi sebagai Instrumen Kebijakan Politik

  1. artikel yang menarik, kita sepakat ternyata agenda demokrasi yang di usung oleh negara-negara barat memang pada akhirnya dipertanyakan oleh setiap pihak.

    Menurut Kaum penentang Endinist (Samuel P. Huntington), tidak ada keterkaitan yang jelas antara demokrasi dan perdamaian. Selain itu masih dalam pendapat mereka, demokrasi pada dewasa ini masih hanya sebatas materialisasi ide, belum sampai pada tahap implementasi.
    Menurut saya demokrasi yang selama ini didengungkan oleh negara barat, menjadi sangat hambar ketika terdapat banyak sekali pengkhianatan di dalamnya. seperti contoh pada proses-proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga multilateral seperti di IMF dan WTO. (Lihat Stiglitz, How to Make Globalization Work).
    Demokrasi adalah pemikiran dari para kaum liberalisme maupun varianya, mengenai pemikiran atau ideologi yang akan dominan pasca perang dingin, mungkin kita harus mengkaji permasalahan-permasalahan global dewasa ini.
    Apapun perspektif yang akan menjadi pengganti demokrasi (menurut saudara) as long as not create discrimination and marginalisation, it will be good.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s