Islam Politik Tidak Akan Dibeli oleh Muslim Indonesia?

istiqlal1.jpg

Pertanyaan ini mengingatkan saya akan kuliah Politik Global Amerika Serikat oleh salah seorang dosen HI yang tinggal di Illinois, Amerika Serikat, senin kemarin (4/09). Pernyataan yang membuat saya bertanya-tanya adadalh ketika beliau mengatakan bahwa Islam politik tidak akan dibeli oleh mayoritas muslim Indonesia. Islam politik disini merupakan sebuah penghalusan dari sebuah usaha untuk menegakkan syariat Islam di bumi Indonesia melalui jalur politik khususnya lewat partai politik. Terlepas dari pernyataan beliau yang ‘mengetahui’ adanya kompromi politik antara para politikus Islam—beliau menekankan pada ‘tokoh-tokoh PKS’—dengan pemerintah Amerika Serikat, beliau mengatakan bahwa penegakkan syariah Islam—secara hukum dan konsep—tidak akan dibeli oleh sebagian besar muslim masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya trauma sejarah politik bangsa Indonesia akan gerak-gerik Islam politik yang telah banyak diwarnai oleh pertumpahan darah, DI/TII misalnya.

Pertama, terlepas dari kebenaran dan keabsahan pernyataan beliau tentang Islam politik di Indonesia yang harus didukung oleh data-data yang ilmiah, saya sebagai Muslim yang berpendirian bahwa politik merupakan salah satu dari luasnya ruang lingkup gerak agama Islam, pendapat dosen tersebut merupakan kritik yang justru mendorong Muslim di Indonesia untuk lebih memiliki political awareness. Secara sejarah, Islam politik di Indonesia telah dimulai entah kapan, namun sebagai sebuah organisasi politik telah dimulai sejak didirikannya Sarikat Dagang Islam oleh K.H. Samanhudi (1905) dan dilanjutkan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto dengan membentuk Sarikat Islam yang pada tahun 1930 diubah namanya menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia. Menyambung singgungan dosen di atas tentang DI/TII, Haji Umar Said Cokroaminoto merupakan mentor dari tiga tokoh terkenal yakni Ir. Soekarno, Semaun, dan Sekarmadji Marijan Kartosoewiryo. Ketiga ‘murid’ ini masing-masing berafiliasi kepada aliran politik yang berbeda sama sekali—Ir. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI), Semaun mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Kartosoewiryo mendirikan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII).[1]

Pada masa Orde Lama, Islam politik ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi Indonesia, mengikuti proses pemilihan umum yang mendapat tempat di lima besar tertinggi dalam jumlah perolehan suara. Pada masa Orde Baru partai politik dilebur menjadi tiga partai politik besar (PPP, GolKar, dan PDI). Pada masa ini, Soeharto menerapkan strategi politik ‘ekstrem kanan’ dan ‘ekstrem kiri’ yang ditujukan pada Islam dan Komunis. Alhasil, kedua pemikiran dan pergerakan politik tersebut dikebiri secara politik. Islam dan Komunis menjadi suatu hal yang jahat dan berbahaya yang oleh karenanya harus di’berantas’ kalaupun tidak harus ditekan sedimikian rupa hingga gerak-gerik mereka tidak dapat mem’bahaya’kan pemerintahan dan keutuhan bangsa Indonesia. Kalau bisa dibilang pada masa ini Islam tidak lagi menjadi pemain, tetapi menjadi alat permainan politik. Alhasil, citra buruk dan aneh terhadap Islam terbangun sedemikian rupa sampai-sampai memakai jilbab dan menghadiri pengajian bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Tentu masih ingat akan kejadian-kejadian pada era sebelum 1990-an yang diwarnai oleh pelarangan pemakaian jilbab di berbagai institusi publik seperti sekolah, kantor pemerintah dan swasta, rumah sakit dan sebagainya (lihat lebih lengkap dalam buku Revolusi Jilbab). Selain itu, pada masa-masa itu pula sering terjadi penangkapan umat-umat Islam yang menghadiri majelis-majelis ilmu yang dituduh akan melakukan makar terhadap pemerintah. Masih bilang umat Islam bukan sebagai korban politik?

Melanjutkan pembicaraan tentang dosen sebelumnya, menurutnya, syariah Islam sebagai konsep dan hukum legal tidak akan dibeli oleh mayoritas Muslim di Indonesia karena track records Islam politik yang buruk di masa Orde Baru. Menurut saya, jika benar demikian, memang itulah yang sebenarnya diinginkan oleh kalangan nasionalis-sekuler dibawah pimpinan Soeharto dan mereka dinyatakan berhasil dalam ‘misi’ mereka tersebut. Dalam masalah penegakkan syariah Islam, saya seseorang yang berpendapat bahwa penegakkan syariah Islam itu wajib for every single Muslim, dan oleh karenanya apabila seseorang yang tidak berkeinginan syariah Islam tegak maka keislamannya diragukan. Tapi apakah syariah Islam harus ditegakkan secara legal politik dalam bentuk sebuah konstitusi suatu negara, maka hal tersebut adalah suatu yang debatable dan dapat kita perdebatkan disini. Pernyataan dosen di awal tentang trauma sejarah yang pahit akan Islam politik memang benar adanya, karena memang sejarah tidak dapat disangkal. Tetapi sejarah bisa diartikan sesuai dengan sudut pandang apa kita melihatnya. Citra buruk Islam politik memang telah membuat sebagian besar masyarakat Muslim ‘takut’ akan tegaknya syariah Islam karena yang terbayang dalam syariah Islam adalah hukum potong tangan, hukuman mati, jam malam, poligami, pengekangan kebebasan berekspresi, walaupun hal-hal tersebut hanyalah sebagian kecil dari luasnya perangkat syariah Islam.

Dengan melihat sejarah seharusnya kita dapat melihat bahwa, memang benar, Islam politik tidak akan berhasil membawa sebuah perubahan yang nyata terutama dalam masalah penegakkan syariah Islam. Kalaupun berhasil menjadikan syariah Islam menjadi sebuah perangkat hukum maka hal tersebut hanya akan menimbulkan resistensi dari kelompok lain dan bahkan umat Islam itu sendiri. Kita dapat melihat kasus ini pada masa Kekhalifahan Utsmani (Turki sekarang), yang penegakkan syariah Islam-nya hanya melalui sistem politik tanpa disertai adanya pembangunan mental—syariah Islam sebagai way of life—di level grass-root maupun di level pemerintahan. Pemerintahan yang bejat, korup dan jauh dari nilai-nilai Islam telah mendorong rakyat untuk memberontak terhadap pemerintahan dan syariah Islam yang kebetulan diterapkan oleh pemerintah tersebut. Mungkin kita harus lebih banyak belajar kepada Muhammad Saw. bagaimana beliau menegakkan syariah Islam. Tanpa harus menceritakan sejarahnya yang panjang, syariah Islam ditegakkan melalui dua cara, yakni secara mental (way of life) dan politik (konstitusi/hukum), yang awalnya dilakukan tidak secara bersamaan.

Butuh 13 tahun, bagi Muhammad saw untuk menegakkan syariah Islam sebagai sebuah way of life—bukan secara politik—di kalangan umat Muslim. Baru pada periode Madinah, Muhammad saw menguatkan syariah Islam melalui sebuah konstitusi/hukum. Perlu diingat, konstitusi/hukum disini bukanlah artinya menjadikan syariah Islam sebagai dasar pembentukkan sebuah negara Madinah. Dasar pembentukkan negara Madinah adalah sebuah hukum yang dibuat atas dasar kesepakatan dengan kaum Nasrani, Yahudi dan kelompok lainnya di Madinah yang disebut Charter of Medina (Piagam Madinah). Oleh karena itu, syariah Islam hanyalah sebuah proses yang telah ada sebelumnya dan akan terus diterapkan bahkan kalaupun tidak ada negara Madinah sekalipun. Karena apa? Karena syariah Islam saat itu bukan hanya di ‘atas kertas’ dan di ‘bibir saja’ tapi sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari (way of life). Sehingga ketika penerapan syariah Islam diperkuat dalam bentuk hukum tertulis, tidak terjadi sebuah usaha resistensi dan pemberontakan dari umat Islam itu sendiri.

Begitu juga dengan apa yang terjadi di Indonesia, saya dapat sepakat dengan dosen HI di atas mengenai tidak akan populernya Islam politik di Indonesia terutama dalam penegakkan syariah Islam, tapi mungkin dosen HI tersebut lupa bahwa Islam di Indonesia bisa saja bangun dari level grass-root sebagai sebuah way of life dan itulah yang sedang terjadi di Indonesia masa Reformasi sekarang. Islam seakan baru keluar dari kubangan lumpur (drawn in the s**t floods, memakai istilah dosen HI tersebut) dan menghirup udara segar pembaharuan yang memanggil untuk kembali kepada dasar-dasar ajaran Islam yang sebenarnya. Inilah sebenarnya yang dinamakan fundamentalisme agama, di mana diartikan sebagai ajakan untuk kembali melihat kepada dasar-dasar ajaran agamanya, bukan ajaran tentang kekerasan, terorisme, anarkisme dan lain sebagainya. Tidak perlu ada yang harus dikhawatirkan dengan perkembangan Islam (sebagai way of life, bukan sebagai sarana politik) saat ini. Seharusnya ini menjadi suatu tamparan kenyataan bagi para pemimpin politik Islam di Indonesia. Islam tidak dibangun oleh politik, tetapi politik hanya sarana bukan suatu hal yang mutlak dalam Islam. Kalau para pemimpin politik Islam hanya berkutat pada politik semata dan meninggalkan pembinaan umat, yang seharusnya lebih menjadi prioritas.

Islam-nasionalis? Kenapa tidak. Apakah kadar kecintaan dan bakti seseorang kepada negaranya hanya diukur melalui label Nasionalis, Islamis, Komunis, Agamis. Apakah seseorang yang diberi label Nasionalis merupakan seseorang yang benar-benar cinta dan loyal terhadap negaranya? Dan apakah seseorang yang diberi label Islamis adalah seseorang yang tidak cinta dan loyal terhadap negara? Ini hanya permainan kata-kata politik yang justru akan mengaburkan sebuah budaya demokrasi yakni menghargai perbedaan (recognizant of diversity). Saya seseorang yang percaya dengan konsep ‘masyarakat madani’ yang mengilustrasikan bahwa sebuah masyarakat yang kokoh bukan masyarakat yang seragam, tapi justru masyarakat yang berasal dari banyak latar belakang dan afiliasi namun tetap mempunyai satu tujuan, yakni demi bangsa dan negara. Bukan saatnya lagi mengukur kecintaan dan loyalitas kepada negara dari label Nasionalis atau bukan Nasionalis, Sekuler atau bukan Sekuler. Kemerdekaan Indonesia bukan menjadi monopoli kalangan Nasionalis-sekuler belaka. Kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh rakyat Indonesia dari berbagai kalangan dari berbagai afiliasi entah dari kalangan Nasionalis ataupun bukan.

 


[1] Holk H. Dengel, Darul Islam dan Kartosoewirjo “Angan-angan yang gagal” (Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan, 1995), hlm. l6.

Penulis adalah Mahasiswa S-1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang sedang menyelesaikan semester ke-7.

Advertisements

4 thoughts on “Islam Politik Tidak Akan Dibeli oleh Muslim Indonesia?

  1. Gw berpendapat bahwa memang penentu keberhasilan implementasi syariah Islam tergantung pada masyarakat Islam itu sendiri.
    Aktor-aktor luar tidak memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi keberhasilan syariah Islam di Indonesia.
    Masalahnya, kalangan yang mendukung Syariah Islam sendiri masih belum solid. Apakah masyarakat Islam se-Indonesia setuju untuk menerapkan syariah Islam di INdonesia? Kalau jawabannya ya, saya yakin Syariah Islam tidak lama lagi akan diterapkan.

  2. Sebenarnya saya tidak begitu percaya diri untuk memberikan komentar. Tapi biarkan saya memberi sepatah dua patah kata terhadap artikel ini.

    Dari artikel ini saya tidak melihat tujuan utama penulis menulis artikel ini secara eksplisit. Saya baru mengerti dari dua paragaraf terakhir bahwa Anda ingin meyakinkan Syariah Islam kini mulai berkembang dalam tataran grassroots. Tetapi saya tidak melihat perbedaan pendapat Anda dengan Ibu Suzie. Apa yang ingin Anda sampaikan terhadap Ibu Suzie? Kelihatan setengah-setengah, tidak clear-cut. Di satu sisi Anda sepakat dengan Bu Suzie tapi di beberapa hal lain, Anda tidak setuju.

    Penjelasan Anda mengenai kekhawatiran mengenai Syariah Islam yang berlebihan dapat dimengerti dengan baik. Sebagai non-Muslim, saya termasuk pihak yang tidak bermasalah dengan Syariah Islam.
    “Saya seseorang yang percaya dengan
    konsep ˜masyarakat madaniâ” yang mengilustrasikan bahwa sebuah masyarakat yang kokoh bukan masyarakat yang seragam, tapi justru masyarakat yang berasal dari banyak latar belakang dan afiliasi namun tetap mempunyai satu tujuan, yakni demi bangsa dan negaraâ”
    SAYA JUGA!

  3. Jika Gerakan Islam Syariat baru ber-gaung belakangan ini lantaran salurannya sengaja disumbat oleh konspirasi rezim penguasa yang menganut islamo-phobia warisan snouck hugronye, tapi tokoh – tokoh pergerakan tidak pernah memadamkan cita-cita untuk memperjuangkan syariah, keberadaan pergerakan ini memang sengaja di”mati”kan oleh media yang berpihak pada kepentingan tertentu sehingga seakan – akan gerakan islam politik tenggelam tanpa ada geliat yang nampak, TIDAKLAH DEMIKIAN pergerakan islam syariat akan terus bergelora karena bara perjuangan itu masih menyisakan energi yang mengkristal kendatipun depolitisasi dan de-ideologi terhadap ummat ini terus dilakukan oleh banyak pihak yang bermain agar ISLAM tidak Bangkit sebagai kekuatan politik yang besar seperti pendahulunya Masyumi

    Kebetulan saya mengelola Blog BULAN BINTANG MEDIA yang bisa diakses di http://bulanbintang.wordpress.com siapapun bisa meng-akses dan memberikan masukan demi cita – cita besar MEMBANGUN INDONESIA DENGAN SYARIAH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s